DPR belum setujui proposal kompensasi BBM subsidi

proposal dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi tidak baik untuk disetujui dpr ri karena sejumlah alasan.

selain karena sederat situs dalam proposal itu sudah terakomodasi dalam apbn 2013, banyak potensi penyalahgunaan supaya kepentingan politik menuju tahun pemilu 2014, tutur anggota dpr ri daripada fraksi golkar, bambang soesatyo di jakarta, minggu.

anggota komisi iii dpr ri dan menilai, alasan lainnya, pemerintah belum bisa membuatkan bbm bersubsidi, sebab kasus yang diselundupkan terbilang sangat besar volumenya.

karena tersebut, proposal dana kompensasi dan hendak dimasukan selama apbn-p 2013 tak mengikuti persyaratan untuk diterima, kata dia.

Informasi Lainnya:

dalam proposal dana kompensasi itu, ada program dan sama serta serupa dengan santunan segera tunai (blt) kepada penduduk miskin.

kekuatan-kekuatan politik selama dpr ri pasti saja ingin belajar daripada pengalaman menjelang pemilu 2009. saat tersebut, blt dibuat kuda tunggangan partai penguasa untuk meraih simpati pemilih. hal serupa tidak bisa berulang di pemilu 2014, katanya.

kompensasi lain seperti beras supaya penduduk miskin (raskin) dan bantuan terhadap siswa miskin dan web keluarga harapan telah terakomodasi pada apbn tahun berjalan.

alasan lain supaya menolak proposal itu adalah fakta bahwa pemerintah belum efektif mengelola bbm bersubsidi, karena persentase dan dicuri serta diselundupkan baru terbilang tinggi. kelanggkaan bbm ketika ini lebih timbulkan pencurian serta penyelundupan oleh oknum aparat negara. artinya, pemerintah belum all out memerangi penyelundupan bbm bersubsidi, imbuhnya.

perkiraan bahwa 30 persen bbm bersubsidi diselundupkan atau tidak tidak salah sasaran sudah dibenarkan dengan pemerintah sendiri. namun, respons pemerintah atas masalah ini sangat minimalis.

dengan demikian, terpenuhilah syarat supaya menolak proposal dana kompensasi kenaikan harga bbm bersubsidi itu, kata bambang soesatyo.