menteri selama negeri (mendagri) gamawan fauzi menyatakan pembentukan kabupaten musi rawas utara (muratara) dari musi rawas masih terkendala masalah penetapan batas wilayah, ujarnya menanggapi bentrok demonstrasi menuntut pemekaran muratara.
poin-poin lain sudah kami evaluasi, tinggal soal batas wilayah yang belum beres, kata mendagri selama kantornya, rabu.
persoalan perbatasan, yang belum ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, adalah salah Salah satu syarat agar mencari sebuah daerah dimekarkan dari daerah induknya.
oleh karena itu, mendagri mengimbau kepada pejabat pemerintah tenntang supaya melaksanakan lebih-lebih dahulu soal perbatasan wilayah.
Informasi Lainnya:
kita mampu saja buat batas masih, tapi persoalan batas lama belum selesai, nanti malah mengakibatkan konflik lagi soal batas. dengan begini daripada itu selesaikanlah melalui gubernur terlebih dahulu semuanya, tambahnya.
dalam peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2007, pada pasal 16 huruf d, dikenalkan bupati-walikota mengatakan usulan pembentukan provinsi kepada gubernur, untuk memperoleh persetujuan, dengan melampirkan dokumen masukan warga calon kabupaten, hasil kajian daerah, peta wilayah calon kabupaten, keputusan dprd kabupaten-kota serta keputusan bupati-walikota.
kemudian, selama keuntungan menyetujui usulan pembentukan kabupaten, gubernur memberi usul pembentukan kabupaten kepada presiden dengan menteri selama negeri.
terkait usulan pembentukan kabupaten muratara, selasa (30/4), ratusan masyarakat mengerjakan penampilan demonstrasi menuntut langsung disahkannya kabupaten muratara.
aksi demonstrasi tersebut berujung bentrok antara warga pendemo dan aparat dari polres musi rawas dan dibantu petugas brimob kompi petanang lubuklinggau, hingga menewaskan empat warga.
massa dan membakar kantor polsek rupit juga polsek karang jaya yang terletak pada pinggir jalur lintas sumatera (jalinsum).
mendagri menegaskan upaya pemaksaan pembentukan daerah pemekaran melalui demonstrasi tidak bisa ditolerir untuk mendesak pengesahan suatu daerah baru.
kerusuhan tidak memesan sebuah daerah disahkan. tak mungkin banyak pemaksaan, semua harus berpedoman pada agama hukum, katanya.