gubernur dki jakarta joko widodo mengaku enggan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) supaya pelaksanaan rencana pembangunan moda transportasi massal, mass rapid transit (mrt).
pria dan biasa disapa jokowi tersebut kiranya, penandatanganan surat itu tidak masuk akal.
ia malahan memberi contoh perbandingan rencana proyek dan diselenggarakan badan usaha milik negara (bumn) yang tak membutuhkan tanda tangan presiden ri supaya bisa membeli anggaran.
masa tiap proyek, tanda tangan. ya enggak dong. jika gitu maka dirut bumd saja, tutur jokowi dalam balaikota dki jakarta, senin.
Informasi Lainnya:
- Yuk Beli Jam Tangan Murah di Sini
- Yuk Beli Jam Tangan Murah di Sini
- Jual Macam-macam Aksesoris Korea
- Mencari Jasa Cuci Sofa di Jakarta
jokowi menyatakan kiranya yang seharusnya menandatangani surat tersebut merupakan bagian yang membeli dana anggaran segera yakni, direktur utama pt. mrt jakarta untuk konsorsium pelaksana pembangunan moda transportasi ini.
kalau saya yang tanda tangan, berarti saya mesti ngawasi semua tiap detik, menit, produk. kayak enggak ada kerjaan saja saya, katanya.
penolakannya agar menandatangani surat tersebut, lanjutnya, serta sebagai bentuk preventif apabila pembangun mrt melakukan penyelewengan di penggunaan dana.
kalau diselewengkan, aku serta dan mesti tanggungjawab, ujarnya.
sptjm merupakan salah Satu persyaratan yang diminta oleh menteri keuangan supaya bagian pemprov dki bisa mencairkan hibah dana 49 persen dari total pinjaman japan international cooperatuion agency (jica) senilai kurang lebih rp15 triliun.